Pembatasan BBM dan pengaruh pada Sektor Perdagangan

1.1  Latar Belakang

Bahan bakar minyak (BBM) adalah merupakan salah satu kebutuhan hidup yang di gunakan sehari-hari oleh setiap orang. BBM di Indonesia ini memiliki harga yang sangat murah dibandingkan oleh Negara lain karena adanya peran serta / campur tangan pemerintah dalam pendistribusian dan penentuan harga yaitu melalui subsidi untuk seluruh lapisan masyarakat. Adanya pembatasan BBM ini di harapkan agar seluruh masyarakat dapat membantu pemerintah dalam menghemat Bahan Bakar Minyak.

1.2  Tujuan

Tujuan pemerintah melakukan pembatasan BBM adalah untuk mengurangi konsumsi terhadap pemakaian BBM yang semakin hari semakin meningkat yang akan menyebabkan terjadinya inflasi.

1.3  Rumusan Masalah

Dalam masalah ini akan di bahas  bagaimana dampak keuntungan dan kerugian dalam pembatasan BBM bagi sektor perdagangan maupun sektor perekonomian Indonesia.

Untuk seluruh elemen masyarakat harus cemas karena adanya rencana pemerintah dalam pembatasan BBM  atau penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Ini karena bisa berdampak negatif terhadap dunia usaha dan perdagangan. pembatasan dan penghapusan BBM mulai berpotensi diterapkan pada 2011 mendatang. Ini menjadi tantangan, sekaligus menjadi hambatan yang bisa memengaruhi kinerja dunia usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Bagi dunia usaha, pada 2011 akan banyak menghadapi tantangan. Tak hanya masalah penghapusan subsidi BBM, masih banyak juga masalah yang akan dihadapi, seperti kenaikan harga beras dan bahan pangan. Pembatasan BBM yang dicanangkan oleh pemerintah dinilai sangat merugikan masyarakat. Pasalnya, setiap pembatasan kebutuhan energi masyarakat akan mengurangi kegiatan ekonomi sehingga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Dampak pembatasan BBM kepada sektor perdagangan adalah akan berakibatnya naiknya barang-barang pokok yang menyebabkan inflasi dan membuat harga BBM semakin meningkat  melihat dampak berantai dari keputusan semacam ini terhadap rakyat miskin, kaum buruh, petani, ataupun para usahawan bermodal kecil pada tiap kenaikan harga sekecil apapun selalu terasa dampaknya.

Keberadaan BBM bersubsidi dipersoalkan sebagai bentuk pemborosan anggaran negara yang dalam pandangan ini sudah sewajarnya dihapuskan. Pemerintah mengeluhkan kenaikan jumlah anggaran untuk subsidi BBM hingga sekitar Rp 3 triliun akibat "pembengkakan" konsumsi tahun 2010.

Ini menggambarkan kedaulatan penguasaan dan pemasaran energi sebagai salah satu dasar terpenting bagi kemajuan perekonomi rakyat sedang kembali hadir untuk disikapi bersama. BBM memang hanya salah satu jenis energi, namun jenis ini masih banyak digunakan baik untuk industri maupun kegiatan transportasi. Pemotongan subsidi BBM memang "bukan hal baru" dan suara-suara penolakan terhadapnya selama ini sering membentur tembok tebal rezim neoliberal. Bagaimanapun, kita harus berani menggugat kepuaisan pembatasan BBM bersubsidi dengan alasan penghematan APBN, karena tidak tampak usaha yang serius dari pemerintah membatasi pengeluaran anggaran negara untuk membayar utang luar negeri, atau menghemat pengeluaran untuk belanja para pejabat di Kementerian/Lembaga 

KESIMPULAN

Pemerintah seharusnya dapat menggunakan cara lain yg lebih bagus untuk mengurangi subsidi BBM yaitu penghematan bisa dilakukan melalui penataan dispenser SPBU dengan memperbanyak jumlah BBM non subsidi. Selain itu, pemerintah juga menggiatkan sosialisasi kepada konsumen BBM untuk memakai BBM yang sesuai dengan peruntukan kendaraannya. 
Daripada melakukan pembatasan, pemerintah lebih mengutamakan program penataan SPBU dan sosialisasi, dan juga dengan melanjutkan kebijakan diversifikasi energi dengan mensubtitusi premium dengan Bahan Bakar Gas (BBG) seperti Transjakarta. “harusnya cara ini yang dipakai. Jadi semua angkutan umum supaya diwajibkan menggunakan gas demikian juga mobil pemerintah, jika pake gas harganya lebih murah dari premium, dan lebih ramah lingkungan.